Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia.
Jakarta: Masuknya menteri dalam tim kampanye calon presiden dinilia hal biasa dalam pesta demokrasi. Tidak hanya di Indonesia, menteri menjadi bagian tim kampanye banyak ditemui di negara demokrasi lainnya.
"Pada sistem parlementer mereka tidak mundur karena sekaligus berjuang untuk diri mereka sendiri. Para menteri di AS pun memberikan masukan ketika yang maju adalah petahana," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 21 Agustus 2018.
Menurut Arsul, posisi menteri di tim kampanye bisa menjawab kinerja-kinerja capaian pemerintah. Menteri masuk tim kampanye pun tak perlu mundur dari jabatannya.
"Mundur itu kalau dia kampanye menggunakan fasilitas negara. Sepanjang tidak ada pelanggaran aturan kenapa dia harus mundur," jelasnya.
Baca: KPU Minta Menteri Taati Aturan Kampanye
Menurut Arsul, bergabungnya menteri bukan soal menguntungkan atau merugikan petahana. Justru di kubu non-petahana lebih leluasa mengkritisi setiap kebijakan pemerintah.
"Oposisi lebih diuntungkan karena bisa nyerang dengan apa saja. Tentu ada plus minus baik di petahana atau oposisi," pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah nama menteri di kabinet kerja masuk menjadi bagian tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin. Seperti, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko.
(FZN)
No comments:
Post a Comment