Menteri Dinilai tak Etis Masuk Tim Kampanye Capres

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejehtera (PKS) Aboebakar Al-Habsy/Medcom.id/Faisal Abdalla

Jakarta: Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al-Habsy menilai tak etis sejumlah menteri Kabinet Kerja menjadi bagian tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Para menteri dikhawatirkan menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

"Nanti rakyat yang akan menilai, mana yang lebih banyak menggunakan fasilitas negara dan mana yang tidak. Nanti rakyat yang akan menilai," tegas Aboebakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Agustus 2018.

Baca: Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Berisi 112 Orang

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan calon petahana Joko Widodo dan menterinya tak jarang mengadakan pertemuan di Istana. Peluang itu lah yang dikhawtirkan menjadi celah membahas kampanye.

"Sebenarnya dari persiapan saja para kabinet sudah ikut rapat-rapat di istana kok. Jadi kalau kita mau mengecam harusnya mengecam dari awal," ujar dia.

Baca: Menteri Jadi Tim Kampanye tak Ganggu Roda Pemerintahan

Di sisi lain, ia menilai penunjukan menteri sebagai tim kampanye menguntungkan petahana. Ia meminta harus ada aturan tegas untuk petahana di masa mendatang.

"UU Pemilu harus lebih tegas nanti khususnya di wilayah petahana. Sekarang kan kita sudah strict dalam pileg, syarat-syarat, dan lain sebagainya. Mungkin ini jadi pembelajaran agar selanjutnya memeberikan perubahan UU Pemilu lebih baik lagi," jelas dia.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja menjadi bagian tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka ialah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko.

(OJE)

Let's block ads! (Why?)

http://news.metrotvnews.com/politik/GbmjvYPk-menteri-dinilai-tak-etis-masuk-tim-kampanye-capres