"Penyaluran bansos PKH tahap III dan BPNT tahap VIII pada Agustus ini realisasinya diharapkan mencapai lebih dari 90 persen," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Selasa.
Untuk percepatan Agustus Tuntas, maka dilakukan koordinasi antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial, para koordinator, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan Himpunan Bank Negara (Himbara).
Selain itu, Kata Harry Hikmat, sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program juga aktif dilakukan untuk mencairkan langsung bantuan sosial ke tempat-tempat yang telah ditetapkan seperti agen bank, ATM dan kantor bank.
Untuk percepatan BPNT, juga disiapkan agen bank/E-Warong untuk menyiapkan bahan pokok yaitu beras dan telur berkoordinasi dengan Bulog, serta pemasok lokal lainnya.
"Agen bank maupun E-Warong serta Himbara siap membantu pencairan bansos baik di hari kerja maupun hari libur," katanya menambahkan.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan di lapangan serta mempercepat penyaluran bansos, disediakan pusat pengaduan Kemensos maupun Himbara.
Lebih lanjut Harry menjelaskan, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penyaluran bansos antara lain ada perbedaan data KPM di Bank Himbara dan di dinas sosial.
Terkait permasalahan tersebut, solusi yang diambil agar percepatan penyaluran tetap berjalan, dinas sosial segera melaporkan ke Kemensos untuk perbaikan data atau pergantian data KPM, selanjutnya perbaikan data tersebut dikirim ke Himbara untuk proses buku rekening kolektif (burekol) dan penerbitan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda KPM.
Masalah lain yang dihadapi yaitu KKS yang tidak dapat dilakukan transaksi, KKS yang rusak atau hilang, hingga kurangnya tenaga untuk membantu proses penyaluran BPNT.
PKH tahap III telah disalurkan sejak 1 Agustus 2018 sedangkan BPNT tahap VIII disalurkan pada 10 Agustus 2018.
Pada 2018 PKH menjangkau 10 juta KPM dengan realisasi tahap I dan tahap II mencapai 98 persen. Sementara BPNT menjangkau 4,8 juta KPM dengan realisasi kuartal I/2018 mencapai 95 persen dan kuartal II/2018 sebesar 84 persen.
PKH dan BPNT merupakan sejumlah program nasional pemerintah yang dinilai menjadi salah satu pendorong penurunan angka kemiskinan di Tanah Air.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk.
Prosentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017.
Baca juga: Mensos membagikan PKH dan BPNT tahap akhir di Yogyakarta
Baca juga: Komisi IV DPR: BPNT masih banyak masalah
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2018
No comments:
Post a Comment